PRESS RELEASE MENKO POLHUKAM HASIL RAPAT KOORDINASI TANGGAL 6 MEI 2019
7 Mei 20191. Mengawali bulan suci Ramadhan ini, kami mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa bagi yang beragama Islam. Semoga hikmah di bulan puasa ini memberikan suasana kenyamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Bagi pihak-pihak yang masih terus melaksanakan upaya-upaya memecah belah persatuan, mendelegitimasi lembaga pemerintah, menyebarkan fitnah, dan ujaran kebencian, untuk menghentikan kegiatannya.
3. Aparat penegak hukum tidak akan ragu-ragu menindak tegas siapapun yang nyata-nyata melawan hukum yang bertujuan untuk mendelegitimasi penyelenggara Pemilu yang sementara ini telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh menuntaskan perhitungan suara bahkan telah menimbulkan korban ratusan petugasnya sebagai Pahlawan Demokrasi.
4. Seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang tergolong terbesar dan tersulit di dunia, telah berjalan damai, lancar, dan sukses, serta mendapatkan ucapan selamat dan apresiasi dari banyak negara di dunia.
5. Masyarakat agar tidak terprovokasi dengan hasutan dan anjuran untuk melawan pemerintahan yang sah dengan cara-cara inkonstitusional dan melanggar hukum. Semua ini dilakukan untuk menjaga dan merawat suasana kedamaian dan kesakralan bulan suci Ramadhan yang penuh barokah ini serta tegaknya NKRI, Pancasila, UUD NRI 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sumber : https://polkam.go.id/press-release-menko-polhukam-hasil-rapat-koordinasi-tanggal-6-mei/
Baca juga
Adi Warman Bantah Inas soal Ada 'Udang' di Balik Tim Hukum Bentukan Wiranto
Jakarta - Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Inas Nasrullah Zubir curiga ada 'udang' di balik tim asistensi hukum bentukan Menko Polhukam Wiranto lantaran dua nama dalam tim tersebut, yakni Adi Warman dan Dhoni Martin pernah melawan Hanura yang dipimpin Oesman Sapta Odang (OSO) pada tahun lalu. Adi Warman yang namanya disorot Inas membantah dengan tegas.
Resmi Dibentuk, Ini Deretan Pakar Tim Hukum Bentukan Wiranto
Jakarta - Tim Asistensi Hukum bentukan Menko Polhukam Wiranto resmi terbentuk. Tim Hukum ini bertugas membantu memberi masukan/kajian dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum.
Kuasa Hukum Korlantas Polri Sebut Gugatan PT DPM Terlalu Prematur
Jakarta, - Sidang gugatan lelang pengadaan kendaraan bermotor (ranmor) oleh Korlantas Polri kembali berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (16/1).
PTUN Kabulkan Putusan Sela Partai Hanura Hasil Munaslub Kubu OSO-SUDING
JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan putusan sela yang diajukan Partai Hanura hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kubu Daryatmo – Sarifuddin Suding.
Hanura 'Ambhara' Sebut OSO 3 Kali Perintahkan Transfer Dana Parpol
"Bukan, ini adalah dana partisipasi murni dana partai tidak ada hubungan dengan mahar pilkada. Tanya terlapor (tujuan dana ditransfer ke OSO sekuritas) justru kami yang nanya, ini parpol apa perusahaan? Keduanya kan ada mekanismenya tetapi ini malah diminta mentransfer uang ke rekening perusahaan, " kata Adi di Bareskrim Polri